Logo
(021)22833250fco@fcolaw.id
Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 24, Jakarta Selatan
Header Contact InformationHeader Contact Information
DPR Perlu Menginisiasi Lahirnya RUU Anti LGBT

DPR Perlu Menginisiasi Lahirnya RUU Anti LGBT

(JAKARTA - KANALHUKUM) Parahnya kasus-kasus Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang saat ini terjadi, dinilai dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Melihat hal tersebut, lembaga legislatif perlu menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-undang Larangan atau Anti LGBT.

“Selaku Anggota Komisi VIII, saya sangat mendukung adanya RUU Larangan atau Anti LGBT,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/01/2018).

Ia juga menegaskan, perlunya RUU Anti LGBT karena prinsipnya yang mendasar adalah, Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana pedoman hidup dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Selama ini masih menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia, maka kelompok itu tidak bisa menuntut adanya regulasi. Kalau hanya karena kelompok tertentu lalu akan menghancurkan fondasi bangsa Pancasila, maka jelas tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Secara ideologi kebangsaaan, sambung dia, dengan dasar negara Pancasila dan mencantumkan sila Ketuhanan YME, tidak boleh suatu yang tumbuh menjadi hal yang resmi. Dilihat dari gaya hidup, ini harus dicermati sebagai sebuah ‘kutukan atau keturunan atau faktor geneti’, tetapi lebih bahaya karena dijadikan sebuah modus yang lebih menuju gaya hidup.

“Karena itu pemerintah dan negara hadir dalam rangka menegakkan sebuah konsep hidup bangsa dan bernegara. Selama Bangsa Indonesia masih berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup yang jelas-jelas sila pertama Ketuhanan YME, maka apapun landasannya norma agama menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat,” ia menegaskan.

Lebih lanjut Mustaqim menjelaskan, untuk mengajukan RUU banyak pintu masuknya. Bisa dari Komisi, Anggota Dewan yang telah melakukan kajian akademis, dari Pemerintah, LSM atau Badan Legislasi (Baleg) DPR. “ Di intern Komisi VIII sudah ada diskusi-diskusi, mudah-mudahan bisa menjadi usulan Komisi VIII atau Komisi lainnya,” imbuhnya seperti yang dilansir dari parlementaria.

Sedangkan fraksinya, menurut Mustaqim hal ini masih menjadi PR, karena sedang melakukan rapat kordinasi nasional. Banyak isu-isu mutakhir yang perlu dikaji dan didorong menjadi sebuah usulan RUU. Secara tegas dia menyatakan sangat mendukung adanya pelarangan akan tumbuhnya LGBT